Guru Kritik Program Sekolah Penggerak Nadiem Eksklusif

Jakarta, CNN Indonesia --

Satriwan Salim, guru sekolah swasta di DKI Jakarta, mengatakan Program Sekolah Penggerak (PSP) yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berjalan eksklusif karena tak semua sekolah bisa ikut dalam program tersebut.

Sekolah tempat Satriwan mengajar merupakan satu dari 2.500 sekolah di 111 kabupaten/kota yang lolos seleksi PSP. Ia menyebut sekolahnya bisa mengikuti PSP karena kepala sekolah lolos seleksi yang dihelat Kemendikbudristek.

"Sekolah Penggerak ini sifatnya eksklusif. Karena sekolah yang dapat mengikuti hanya sekolah yang lolos tes kepala sekolahnya. Artinya tidak semua sekolah punya kesempatan, tidak inklusif," kata Satriwan kepada CNNIndonesia.com, Senin (1/8).

Satriwan khawatir mekanisme dan sistem pelaksanaan program Nadiem ini bakal memunculkan kasta-kasta. Pasalnya, pembelajaran di Sekolah Penggerak jauh berbeda daripada sekolah umumnya. Bahkan, Sekolah Penggerak menerapkan kurikulum yang berbeda.

Kurikulum yang berbeda ini diterapkan pada Tahun Ajaran 2021/2022, yang dimulai pertengahan Juli lalu. Sebelum pembelajaran dimulai, sekolah mengikuti pelatihan untuk menguasai kurikulum baru tersebut.

Satriwan menilai banyak masalah yang dia temukan dalam kurikulum itu. Pria yang juga menjabat koordinator nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) itu mengatakan pelatihan kurikulim dilakukan terburu-buru.

Sekolah Satriwan baru melakukan pelatihan kurikulum pada Mei 2021. Sementara penerapan sudah dimulai pada Juli. Menurut pantauannya juga banyak sekolah yang baru memulai pelatihan pada Juni-Juli.

"Jadi pelatihannya hanya 10 hari lalu sekolah diharuskan implementasikan [kurikulum baru] di tahun ajaran baru. Banyak sekolah yang masih ikut pelatihan di awal tahun ajaran baru," ujarnya.

Satriwan menyebut banyak guru belum benar-benar paham esensi dari kurikulum baru karena pelatihan dilakukan dengan waktu yang singkat. Selain itu, dukungan yang dilakukan Kemendikbudristek juga tidak maksimal.

Ia mengatakan masih banyak materi ajar dan buku-buku pelajaran pada kurikulum baru yang belum tersedia. Sementara guru sudah mengajarkan mata pelajaran tersebut di kelas.

Kemudian Satriwan juga menyoroti pengganti rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang pada Kurikulum 2013 wajib disiapkan oleh guru sebelum memulai pembelajaran.

Satriwan mengatakan pada kurikulum yang baru istilah RPP diganti menjadi modul ajar. Para guru tersebut juga diwajibkan mengisi modul tersebut yang jumlahnya sampai berpuluh-puluh halaman.

Ia menilai hal ini aneh. Pasalnya, Nadiem sempat menjanjikan di awal masa kepemimpinannya untuk meringankan beban administrasi guru dengan mengizinkan RPP hanya 1 lembar. Pada kurikulum baru, kebijakan ini justru diubah.

"Saya khawatir esensi kurikulum ini belum dipahami atau diketahui oleh mas menteri. Buktinya kenapa yang diberikan contoh [modul ajar] sampai 22 halaman? Kurikulum ini jadi beban baru bagi guru," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbudristek Maman Fathurrahman mengatakan kurikulum baru diterapkan secara terbatas di Sekolah Penggerak mulai tahun ini. Sementara penerapan di sekolah-sekolah umum wacananya baru diterapkan pada 2022.

Terdapat sejumlah perubahan signifikan yang diwacanakan Kemendikbudristek dalam kurikulum tersebut. Beberapa di antaranya memasukkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib.

"Sesuai penjelasan Mas Menteri, istilahnya prototyping untuk tahun 2021. Untuk ini [diterapkan di seluruh sekolah] berproses. Mungkin melihat prototyping tahun 2021 tersebut," ujar Maman, tahun lalu.

(fey/fra)

[Gambas:Video CNN]

Share this post