Tak Tebang Pilih Jerat Wakil Ketua DPR Sekjen Priboemi Apresiasi KPK

TRIBUNJAKARTA.COM - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Priboemi (Sekjen DPP Partai Priboemi, Heikal Safar menyampaikan apresiasi acungan jempol atas prestasi kinerja lima komisioner KPK, menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka.

Menurutnya hal ini adalah bukti KPK tak tebang pilih.

Diketahui, saat menjabat Ketua Komisi III DPR RI, tahun 2019 terpilihnya Firli Bahuri dan empat orang latinnya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 tak luput dari andil politikus Partai Golkar, Muhammad Azis Syamsuddin.

[embedded content]

Tapi hal itu tak membuat Azis Syamsuddin jadi kebal hukum.

Lembaga antirasuah yang dikomandoi jenderal polisi bintang tiga itu balik membidik dan menjerat Azis Syamsuddin jadi tersangka dugaan kasus korupsi.

Sabtu (25/9/2021) dini hari, Firli mengumumkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Azis Syamsuddin yang kini menjabat Wakil Ketua DPR RI.

Dalam pengumuman itu, Azis turut dipamerkan.

Sepanjang jumpa pers, Azis yang tampil mengenakan kemeja batik berbalut rompi tahanan seakan 'keok' alias tak berdaya dengan menundukkan kepala sembari berdiri tepat di belakang kursi yang diduduki Firli.

"Tanpa tebang pilih membidik dan menjerat Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin jadi pesakitan dalam dugaan Korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung," kata Heikal Safar saat ditemui sejumlah awak media massa di kediamannya Kebayoran baru Jakarta Selatan, Sabtu (25/9/2021).

Sekertaris Jenderal Partai Priboemi Heikal Safar. (ISTIMEWA)

Menurutnya, langkah berani KPK kasus menetapkan politis Golkar itu semata hanya menegakan hukum.

"Ditangkapnya Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin oleh KPK, jempol untuk Ketua KPK Firli Bahuri atas tindakan tegas, terukur, berkeadilan tanpa pandang bulu demi tegaknya hukum dan keadilan yang bermartabat," ujarnya.

Lebih lanjut Heikal menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum membuat para koruptor jera.

Hal ini lantaran tidak ada satupun partai politik yang konsisten mengusulkan hukuman mati untuk para koruptor.

"Sehingga disinilah yang membuat rakyat Indonesia semakin tidak percaya atas pemberantasan korupsi yang dikampanyekan oleh Partai Politik di setiap Pilkada, Pileg dan Pilpres," ujarnya. (*)