Peta Jalan Transisi Energi dari Batubara akan Pertimbangkan Semua Kepentingan

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah RI menegaskan komitmennya untuk mengikuti Paris Agreement dalam penyusunan Peta Jalan Transisi Energi sebagaimana telah diatur melalui UU No 16 Tahun 2016.

Undang-undang itu berisi Persetujuan Paris dengan mempertimbangkan semua kepentingan.

Komitmen pemerintah untuk memenuhi kesepakatan dalam Perjanjian Paris tahun 2015 adalah memperluas proyek energi bersih guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Pengurangan ini akan dilakukan sebesar 29 persen dengan menggunakan usaha sendiri dan angka ini akan mencapai 41 persen jika mendapat dukungan internasional," kata Dr Ir Rachmat Mardiana, M.A, Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika Kementerian PPN/Bappenas, disela kegiatan webinar akhir pekan lalu.

Pengurangan emisi gas rumah kaca ini antara lain dilakukan dengan melakukan transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi bersih.

Sampai saat ini Indonesia masih mengandalkan batubara sebagai sumber elektrifikasi secara nasional. Perlahan namun pasti, ketergantungan ini harus sudah mulai dilepaskan.

"Namun demikian, pemerintah juga memastikan bahwa proses transisi energi ke sumber energi ramah lingkungan akan dilakukan melalui strategi yang tepat sehingga tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Rachmat Mardiana.

Salah satu aspek yang diperhitungkan dalam penyusunan peta jalan transisi energi nasional adalah dengan meningkatkan kesiapan daerah-daerah yang masih mengandalkan PAD-nya dari batubara dan barang tambang mentah lainnya.

Transformasi ekonomi dan energi di tingkat daerah juga perlu dilakukan dengan cermat dalam menyusun strategi transisi energi di tingkat nasional.

Fakta ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk dapat menemukan strategi yang tepat dalam melakukan dekarbonisasi bidang berbasis energi, khususnya di sektor ketenagalistrikan, dan di saat yang bersamaan menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi tetap terjadi.